BAB II Kelas IX - dari Penerbit Yudhistira

BAB II

PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Terjadinya Konflik antara Indonesia dengan Belanda Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, Belanda hadir kembali di Indonesia dan berupaya menancapkan lagi kekuasaannya. Oleh karena itu timbulah konflik berkepanjangan antara Indonesia dengan Belanda yang mempengaruhi keberadaan negara baru Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, beruntung dunia internasional ikut berperan menyelesaikan pertikaian di antara keduanya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia-Belanda adalah sebagai berikut:

- Sekutu dan NICA melakukan provokasi dan teror terhadap bangsa Indonesia

- Timbulnya semangat antikolonialisme di kalangan rakyat Indonesia

- Belanda melancarkan agresi militer terhadap wilayah teritorial Republik Indonesia

Kedatangan Sekutu dan NICA di Indonesia

Setelah berhasil mengalahkan Jepang, komando sekutu di Asia Tenggara di Singapura mengutus tujuh perwira Inggris di bawah pimpinan Mayor AG Greenhalgh untuk datang ke Indonesia pada 8 September 1945 dengan tugas mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan rombongan sekutu. Pada 16 September 1945 rombongan perwakilan sekutu mendarat di Tanjung Priok dengan menggunakan Cumberland. Rombongan ini dipimpin oleh Laksamana Muda WR. Petterson. Dalam rombongan ini ikut pula CHO Van Der Plas yang mewakili Dr HJ Van Mook, kepala NICA. Sekutu menugaskan sebuah komando khusus untuk mengurus Indonesia dengan nama Allied Forces Netherlands Esat Indies (AFNEI). Komando khusus ini dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison ini mempunyai tugas :

- Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang

- Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu

- Melucuti dan memulangkan tentara Jepang

- Memulihkan keamanan dan ketertiban

- Mencari dan mengadili para penjahat perang

Kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia semula mendapat sambutan baik, akan tetapi setelah diketahui mereka datang disertai orang-orang NICA, sikap bangsa Indonesia berubah menjadi penuh kecurigaan dan bahkan akhirnya bermusuhan. Bangsa Indonesia mengetahui bahwa NICA berniat menegakkan kembali kekuasaanya. Situasi berubah memburuk tatkala NICA mempersenjatai kembali bekas anggota Koninklijk Nederlands Indies Leger (KNIL). Satuan-satuan KNIL yang telah dibebaskan Jepang kemudian bergabung dengan tentara NICA. Di berbagai daerah NICA dan KNIL yang didukung Inggris (sekutu) melancarkan provokasi dan melakukan teror terhadap para pemimpin nasional sehingga pecahlah berbagai pertempuran di daerah-daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Ambarawa, Manado dan Bandung.

Awal Aksi Kekerasan dan Semangat Anti Kolonialisme

Proklamasi kemerdekaan telah melahirkan luapan kegembiraan yang muncul secara mendadak bagi rakyat Indonesia. Selain perasaan kegembiraan pasca kemerdekaan diwarnai pula oleh suasana kegalauan dan kedendaman dalam jiwa sebagian rakyat Indonesia. Perasaan dendam sebagai akibat pengalaman pahit di masa lampau tiba-tiba meletup mencari sasaran luapan balas dendam dalam bentuk aksi kekerasan. Aksi kekerasan terhadap Jepang kemudian merebak di berbagai daerah. Kondisi ini diperparah dengan kedatangan tentara sekutu dan NICA yang melancarkan provokasi dan teror. Hal tersebut telah memicu bangkitnya semangat anti kolonialisme rakyat Indonesia seperti :

Pertempuran Heroik di Surabaya (10 November 1945)

Tentara sekutu brigade 49 mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 dipimpin Brigjen AWS Mallaby. Mereka mendapat tugas untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan sekutu di Surabaya. Kehadiran tentara sekutu ini disambut baik oleh pemerintah dan rakyat Jawa Timur. Hubungan baik ini berlanjut pada sebuah pertemuan di antara wakil-wakil RI dan pihak sekutu yang menghasilkan keputusan: 1. Inggris berjanji tidak akan menyertakan tentara NICA dalam pasukannya, 2. Kedua belah pihak akan bekerja sama untuk menjamin keamanan dan ketentraman, 3. Membentuk kontak biro agar kerja sama dapat terlaksana sebaik-baiknya, 4. Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Atas kesepatakan tersebut, pemerintah RI memperkenankan Inggris memasuki kota Surabaya. Mereka diberi wewenang menduduki objek-objek yang sesuai dengan tugasnya yaitu kamp-kamp tawanan. Namun dalam perkembangannya pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Pada 26-27 Oktober mereka menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan tawanan Belanda. Mereka juga menduduki pelabuhan Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung bank Internatio dan lainnya. Menanggappi hal tersebut, rakyat Surabaya menyerang semua pos sekutu pada 28 Oktober 1945. pertempuran terjadi di berbagai sektor sehingga kedudukan Inggris bertambah kritis. Dalam peristiwa ini Mallaby nyaris tewas seandainya para pemimpin Indonesia tidak segera memerintahkan gencata senjata. Gedung Bank Internatio masih diduduki Inggris, namun para pemuda telah mengepungnya. Para pemuda penuntut agar pasukan Mallaby yang berada di gedung tersebut segera menyerah. Insiden bermula dari tembakan gencar pasukan Inggris dari dalam gedung bank. Para pemuda membalas tembakan tersebut dan ditemukan Mallaby telah tewas. Atas terbunuhnya Mallaby, jendral Christison menuduh aksi pembunuhan dilakukan rakyat Surabaya dan memperingatkan rakyat agar menyerah. Rakyat Surabaya tidak mau memenuhi tuntutan tersebut. Kontak biro Indonesia menyatakan bahwa kematian Mallaby akibat kecelakaan. Pihak Inggris kecewa dan mendatangkan pasukan baru dipimpin oleh mayjen EC Mansergh.

Pada 7 November 1945, Mansergh menulis surat kepada gubernur RA Suryo yang isinya menyatakan gubernur sudah tidak bisa lagi menguasai keadaan seluruh kota yang telah dikuasai oleh perampok. Rakyat Surabaya menghalang-halangi tugas sekutu. Oleh karena itu sekutu akan menduduki kota Surabaya. Dalam surat jawabannya 9 November 1945 gubernur Suryo membantah tuduhan Mansergh. Pada hari itu juga sekutu mengeluarkan ultimatum yang sangat menusuk perasaan rakyat Indonesia. Isi pokok ultimatum tersebut adalah semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersejata harus melapor dan meletakkan senjatanya ditempat-tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya mereka harus menyerahkan diri. Batas ultimatum adalah pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. apabila tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut dan udara. Rakyat Surabaya bukannya menghiraukan ultimatum Inggris tersebut, mereka justru siap siaga membuat pertahanan di dalam kota. Komandan pertahanan kota, Sungkono mengundang semua unsur kekuatan rakyat untuk mempertahankan Surabaya, sekaligus juga menjaga harga diri bangsa. Bung Tomo membakar semangat juang rakyat Surabaya melalui radio miliknya di Jalan Mawar No.4. pertempuran Surabaya pecah pada 10 November 1945. dalam pertempuran yang tidak seimbang persenjataanya itu, ribuan orang telah menjadi korban, peristiwa 10 November merupakan cermin dari tekad perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pertempuran Bojongkokosan (9 Desember 1945)

Tugas sekutu di Indonesia diantaranya membebaskan para tawanan perangnya yang dikenal sebagai Allied Prisoners of War and Internes (APWI). Berkaitan dengan upaya pembebasan APWI sekutu mengirimkan perbekalan yang didatangkan dari Jakarta ke kamp-kamp tawanan di daerah-daerah, termasuk Bandung. Pengiriman perbekalan tersebut menggunakan rute Bogor-Sukabumi-Cianjur. Dalam sebuah perundingan pihak RI, Belanda dan Sekutu di Jakarta disepakati bahwa pelaksanaan pengiriman bantuan perbekalan sekutu akan melibatkan tentara keamanan rakyat (TKR). Kesepakatan tersebut ternyata dilanggar oleh sekutu. Beberapa kali pengiriman perbekalan untuk APWI di Bandung dalam pelaksanaannya tidak melibatkan TKR. Oleh karena itu, perdana menteri Sutan Syahrir mengkoordinakian masalah tersebut dengan komandemen Jawa Barat dan wali kota praja Sukabumi (Mr. Samsudin). Dalam koordinasi itu disepakati bahwa konvoi-konvoi sekutu yang melewati rute Bogor-sukabumi-cianjur harus dihadang. Resimen III TKR Sukabumi yang terdiri dari empat batalion segera mengkonsolidasi pasukan dan melakukan kerja sama dengan laskar-laskar rakyat seperti :Hisbullah, Fisabilillah, Barisan Banteng dan Pesindo. Titik pertempuran pertama dipusatkan di Bojongkokosan yang diserahkan kepada batalion 1 pimpinan mayor Yahya Bahram dan didampingi oleh pelaksana lapangan kapten Murad Idrus.

Pada minggu, 9 Desember 1945 pos TKR di Ciawi mengirimkan berita kepada pasukan di Bojongkokosan bahwa sekutu sedang mengirim konvoi perbekalan dari Jakarta menuju Bandung. Pasukan sekutu dihadang pejuang RI, dalam keadaan panik, para anggota konvoi mendapatkan serangan yang semula diremehkannya. Sekutu benar-benar panik dan tidak dapat menguasai keadaan. Oleh karena pasukan TKR kehabisan misiu, mereka terpaksa mundur.

Pertempuran Medan Area (10 Desember 1945)

Pasukan sekutu mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945 dipimpin oleh TED. Kelly. Kehadiran mereka diboncengi oleh NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sebelumnya, Belanda telah mendaratkan pasukan di bawah komando Raymond Westerling. Menyikapi kedatangan tentara sekutu dan NICA, rakyat Medan membentuk TKR Sumatera Timur yang dipimpin oleh Achmad Tahir. Pada 10 Oktober 1945 tentara sekutu mendatangi kamp-kamp tawanan Belanda. Sesudah membebaskan tawanan. Sekutu mempersenjatainya dan membentuk Medan KNIL Batalion. Para tawanan yang telah dipersenjatai itu berubah menjadi arogan dan sering melakukan provokasi. Sikap ini melahirkan insiden di beberapa tempat. Inseden pertama terjadi di hotel Jalan Bali Medan pada 13 Desember 1945. salah seorang bekas tawanan Belanda merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai seseorang yang ditemuinya. Rakyat Medan menjadi marah dan berusaha menyerang serta merusak hotel tersebut. Bentrokan rakyat dengan tentara NICA kemudian menjalan ke Pematang Siantar dan Brastagi. Menanggapi situasi ini, pada 18 Oktober 1945 Brigjen TED Kelly mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. NICA menganggap ultimatum ini sebagai dukungan terhadapnya sehingga mereka meningkatkan aksi-aksi terornya.dari hari ke hari korban di pihak sekutu semakin meningkat sehingga mereka menentukan sendiri batas kekuasaannya, pada 1 Desember 1945 sekutu memasang papan bertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area” (batas resmi Medan Area) sebaga batas kekuasaannya. Pada 10 Desember 1945 tentara sekutu dan NICA melancarkan gerakan militer besar-besaran di Medan. Seluruh daerah Medan dijadikan sasaran tempur sehingga mereka berhasil menaklukannya. Terpaksa TKR bersama gubernur dan walikota menyingkir ke Pematang Siantar. Medan telah dikuasai sekutu tapi perjuangan rakyat dan TKR tidak surut. Setelah dilangsungkan pertemuan para komandan TKR di Tebing Tinggi pada 10 Agustus 1946, perlawanan rakyat semakin gencar. Para pejuang menggabungkan diri dalam komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Serangan demi serangan dilancarkan hingga merepotkan pertahanan sekutu dan NICA.

Pertempuran Ambarawa (12 - 15 Desember 1945)

Tentara sekutu dibawah pimpinan Brigjen Bethel mulai mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. sebagian diantara mereka menuju Magelang. Rakyat Magelang semula menyambut baik kedatangan misi sekutu yang akan mengurus tewanan perang. Akan tetapi ketika diketahui kedatangan sekutu diikuti NICA dan mereka secara sepihak mulai membebaskan interniran Belanda, serta melakukan kekacauan di dalam kota, maka insiden bersenjata pun tidak terelakan. Inseden ini kemudian meluas menjadi pertempuran yang hebat. Dalam peristiwa itu, pihak sekutu terkepung dan nyaris mengalami kehancuran. Namun berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan rakyat, sekutu dapat menyelematkan diri. Tentara sekutu kemudian secara diam-diam meninggalkan Magelang dan mundur ke Ambarawa pada 21 November 1945. gerakan mundur tentara sekutu itu terus dipantau pihak pejuang. Pada saat pengunduran itu, tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Menanggapi hal itu, datanglah bala bantuan TKR dari Banyumas, Salatiga, Surakarta dan Yogyakarta untuk membebaskan desa tersebut. Pertempuran kembali berkobar di sepanjang rel kereta api Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut, gugurlah Letkol Isdiman, komandan Resimen Banyumas.

Kolonel Sudirman, panglima divisi V/Banyumas tidak tinggal diam dan turun langsung ke medan pertempuran Ambarawa. Sebagai langkah awal ia menyusun strategi perang yang baik bersama para komandan sektor pertempuran. Ia pun berupaya meyakinkan para pejuang bahwa Ambarawa memiliki kedudukan yang strategis. Apabila musuh tidak berhasil diusir dari kota itu, maka musuh akan menjadikan Ambarawa sebagai pancangan untuk merebut seluruh wilayah di Jawa Tengah. Sekitar pukul 04.30 WIB pada 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Satu setengah jam kemudian jalan di antara Ambarawa – Semarang dapat dikuasai pejuang. Selanjutnya mereka membuat barikade-barikade di beberapa ruas jalan. Setiap konvoi tentara sekutu diserang dengan gencar dan pengepungan Ambarawa diperketat. Pertempuran Ambarawa berlangsung selama tiga hari. Sekutu banyak kehilangan tentaranya dan terpaksa mundur ke Semarang. Peristiwa kemenangan perang di Ambarawa pada 15 Desember kemudian diabadikan sebagai hari Infanteri.

Peristiwa Merah Putih di Manado (14 Februari 1946)

Berita proklamasi kemerdekaan Ri terlambat sampai di Sulawesi, tetapi rakyat tetap menyambut dengan dengan gembira. Pemuda Manado seperti : GE Dauhan, Tindar, Dr. Sendukh dan Kusno Dhanupoyo berupaya mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Usaha ini terwujud setelah Jepang menyerahkan kekuasaannya dalam sebuah acara di Tondano. Pada 21 Agustus 1945 bendera merah putih berkibar di Sulawesi Utara. Beberapa saat kemudian sekutu (Australia) yang diboncengi NICA tiba di Manado. Mereka langsung melarang rakyat mengibarkan bendera merah putih. Mereka juga mulai mempersenjatai KNIL yang sebelumnya menjadi tawanan Jepang. Para pemuda merespon tindakan itu dengan membentuk organisasi perjuangan yang dinamakan Barisan Pemuda Nasional Indonesia (BPNI). Pada akhir tahun 1945 tentara Australia meninggalkan Sulawesi Utara dan menyerahkan kekuasaan kepada NICA. Sejak saat itu, NICA mulai menangkapi para pemimpin rakyat yang berusaha menegakan pemerintahan RI. Dengan bekerjasama dengan anggota KNIL pro Indonesia, segera mengadakan rapat rahasia pada pukul 02.00 tanggal 14 Februari 1946 yang menyepakati usaha merebut kekuasaan Belanda. Ternyata rapat rahasia itu terdengan oleh pihak NICA. Semua anggota KNIL pro Indonesia dikumpulkan dan semua senjata serta peluru yang ada disita Belanda. Meskipun demikian semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan tidak dapat dihalangi. Para pejuang tetap menjalankan rencananya. Pada 14 Februari 1946 dini hari, delapan orang anggota KNIL pro Indonesia dengan bersenjata tanpa peluru berhasil menyergap dan menyerang pengawal-pengawal NICA yang berada di tangsi Teling. Selanjutnya para pejuang membentuk pemerintahan RI di Sulawesi Utara dengan BW Lapian sebagai residenya dan membentuk TRI dengan komandan Ch Taulu.

Bandung Lautan Api (23 Maret 1946)

Pasukan sekutu memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945 saat pejuang Bandung tengah sibuk melaksanakan pemindahan kekuasaan Jepang dengan merebut senjatanya. Tentara sekutu yang baru datang langsung mengeluarkan ultimatum yang isinya mereka meminta paksa semua senjata yang diperoleh dari tentara Jepang. Selain itu, sekutu menuntut agar kota Bandung bagian utara dikosongkan pihak Indonesia selambat-lambatnya 29 November 1945 dengan dalih menjaga keamanan kota Bandung. Rakyat Bandung tidak menggubris permintaan tersebut. Setiap jengkal tanah dipertahankan dan tidak akan diberikan. Pihak sekutu kecewa dengan sikap rakyat Bandung, akibatnya pecahlah pertempuran di pasar Baru, Lengkong Besar, Cicadas Andir dan sekitar Gedung Sate.

Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua pada 23 Maret 1946 yang isinya menuntut supaya Bandung dikosongkan militer dan pemerintah RI paling lambat pukul 24.00 menjelang 24 Maret 1946. sehari sebelum datang perintah yang sama kepada pemerintah RI di Jakarta. Namun markas TRI di Yogyakarta memerintahkan agar kota Bandung tidak dikosongkan. Rakyat Bandung menjadi bimbang. Setelah dipertimbangkan secara matang, dengan berat hati TRI dan rakyat Bandung mematuhi perintah dari Jakarta. Sebelum meninggalkan kotanya, para pejuang melancarkan serangan ke arah kedudukan sekutu dan membumihanguskan kota Bandung bagian selatan.

Agresi Militer I Belanda (21 Juli 1947 – 4 Agustus 1947)

Pada 25 Maret 1947 pihak RI, Belanda dan Inggris berhasil menandatangi kesepakatan genjatan senjata di Linggarjati, Cirebon. Dalam perundingan itu disepakati pula tentang wilayah de facto RI yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Madura. Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi perselisihan pendapat mengenai ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggarjati. Belanda menafsirkan Indonesia sebagai salah satu anggota negara persemakmurannya, sebaliknya Indonesia bersikukuh mempertahankan kedaulatannya yang lepas dari campur tangan Belanda. Rupanya hal inilah yang mengawali pertikaian Indonesia – Belanda.

Munculnya perbedaan tafsiran mengenai persetujuan Linggarjati sebenarnya hanya akal-akalan Belanda. Pada dasarnya Belanda mempunyai tujuan ingin berkuasa kembali di Indonesia dan menghapus kedaulatan RI. Belanda tidak puas hanya mengendalikan wilayah di luar Sumatera, Jawa dan Madura, disamping Belanda ingin menghancurkan TNI, ingin menguasai aset-aset ekonomi Belanda yang pernah direbut oleh Jepang. Pada 27 Mei 1947 Belanda mengirimkan nota yang harus dijawab pemerintah RI. Nota itu berupa ultimatum yang menyatakan pemerintah RI merupakan pemerintahan peralihanan yang harus tunduk kepada Belanda. Pemerintah RI tidak dibenarkan mengadakan hubungan diplomatik sendiri, dan harus mengijinkan pasukan polisi Belanda masuk ke wilayahnya untuk mengamankan perusahan-perusahaan Belanda. Perdana Menteri Sutan Syahrir segera menyampaikan jawaban terhadap ultimatum Belanda. Akan tetapi jawaban tersebut ditolak, bahkan Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan persetujuan Linggarjati. Pernyataan Belanda tersebut menyiratkan bahwa Belanda siap melakukan agresi militer di wilayah RI.

Pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan secara serentak terhadap daerah-daerah RI. Serangan ini diarahkan ke pulau Jawa dan Sumatera. Serangan militer ini oleh pihak RI dikenal sebagai Agresi militer pertama Belanda, tetapi oleh Belanda mereka menyebutnya sebagai “Operasi Produk” karena serangan pertama yang dilancarkannya ditujukan pada sasaran yang bersifat ekonomis. Agresi militer pertama Belanda di pimpin oleh Letjen Simon M Spoor. Operasi militer Belanda di daerah RI didukung oleh tiga divisi AD yang disebar di Jawa dan tiga brigade di Sumatera, ditambah kesatuan AL dan AU. Sejak pendaratan mereka langsung bergerak menuju kantor dan gedung-gedung instansi kota, perusahaan umum, sentral telephon, stasiun kereta api dan lainnya.

Dalam waktu singkat Belanda dapat menguasai Jakarta dan kota-kota penting di Jawa Barat seperti Bogor, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Garut dan Ciamis. Di Jawa Tengah pasukan Belanda melancarkan serangan ke Semarang, Cilacap, Brebes, Pekalongan, Tegal, Banyumas, Purbolinggo, Purwokerto dan Pemalang. Di Jawa Timur berhasil menguasai Surabaya, Gresik, Malang, Mojokerto, Panarukan, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Madiun, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Upaya menguasai Sumatera cukup sulit karena wilayahnya luas, medannya liar dan sulit dimasuki, meskipun demikian Belanda dapat menguasai kota-kota penting seperti: Medan, Padang, Palembang dan lain-lainya.

Awal agresi militer Belanda ini ternyata tidak menemui kesulitan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh :

- Belanda memiliki senjata yang lengkap dan modern, sedangkan tentara RI hanya menggunakan sisa senjata Jepang

- Pasukan RI menjadi terpencar-pencar sebagai akibat agresi militer Belanda

- Pasukan RI banyak kehilangan koordinasi dengan kesatuan atau pimpinannya setelah jalur komunikasi diputus oleh Belanda

- Sebagian besar rakyat belum sepenuhnya dapat bekerja sama dan mendukung tentara RI untuk menghalau Belanda

Dalam perkembangan selanjutnya, tentara RI mulai dapat melakukan konsolidasi dan berusaha membangun daerah-daerah pertahanan baru. Sistem gerilya diterapkan untuk menggantikan sistem pertahanan militer yang kurang efektif. Dengan taktik gerilya kekuasaan dan gerakan-gerakan Belanda dibatasi hanya di kota-kota besar, sedangkan diluar itu kekuasaan berada di tangan tentara RI. Agresi militer pertama Belanda mengundang reaksi dunia, India dan Australia mengajukan usul agar masalah Indonesia dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB. Usul ini diterima baik oleh PBB sehingga pada 1 Agustus 1947 DK PBB memerintahkan penghentian tembak menembak. Tiga hari kemudian Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata. Dengan demikian sejak 4 Agustus 1947 berakhirlah agresi militer pertama Belanda.

Agresi Militer II Belanda (19 Desember 1948 – 28 Januari 1949)

Setelah agresi militer I Belanda, kembali pihak RI dan Belanda berunding di atas kapal USS Renville dengan pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) pada 17 Januari 1948. Berdasarkan kesepakatan dalam persetujuan Renville, tentara Indonesia terpaksa harus mengosongkan daerah gerilya yang begitu luas, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Anggota divisi Siliwangi dan divisi Brawijaya dihijrahkan ke Yogyakarta. Mereka menjadi berada di belakang garis demarkasi Belanda. Hilangnya daerah-daerah kantong gerilya, jelas menguntungkan pihak Belanda. Hijrahnya pasukan Indonesia ke Yogyakarta menimbulkan kekecewaan dari kalangan pimpinan TNI. Letjen Oerip Soemohardjo dan Mayjen Didi Kartasasmita menentang keras pelaksanaan hijrah tersebut. Sikap itu berujung dengan pengunduran diri Letjen Oerip Soemohardjo dari jabatannya. Dengan demikian timbulah restrukturisasi di kalangan TNI.

Di dalam tubuh pemerintahan RI sendiri terjadi goncangan dengan bergantinya kabinet Amir Syarifudin kepada kabinet Hatta. Pergantian ini membuat Amir Syarifudin kecewa, sehingga ia bersama kawan-kawannya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Puncaknya kelompok ini melakukan penghianatan terhadap RI pada 18 September 1948 yang terkenal dengan pembrontakan PKI Madiun.

Dalam situasi seperti ini, Belanda kembali mengingkari janjinya. Pada 19 Desember 1948 Belanda dibawah koordinasi Dr. Bell melancarkan agresi militer kedua. Dengan pasukan lintas udara yang dimilikinya, Belanda terlebih dahulu menyerang pangkalan udara Maguwo dan dapat dikuasainya. Sasaran beralih langsung ke Ibu Kota RI di Yogyakarta. Pesawat-pesawat terbang Belanda segera menghujani jalan, jembatan, dan barak-barak militer dengan bom dan roket. Dalam serangan itu Belanda berhasil menawan presiden, wakil presiden dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat (dekat Danau Toba) dan kemudian ke Bangka. Wakil presiden Hatta langsung di tawan di Bangka. Setelah itu Belanda menyiarkan berita ke seluruh dunia yang menyatakan bahwa RI sudah tidak ada dan perlawanan TNI sama sekali tidak berarti. Propaganda semacam ini jelas menyudutkan kedudukan RI di mata dunia internasional. Kendati demikian, sebelum para pemimpin RI di tawan, presiden Soekarno masih sempat memimpin sidang kabinet secara singkat. Hasil sidang kabinet tersebut yakni sebagai berikut:

- pemerintah RI memberikan mandat melalui radiogram kepada menteri kemakmuran Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera.

- Presiden dan wakil presiden tetap tinggal di dalam kota agar tetap dekat dengan KTN dengan resiko di tawan Belanda

- Pimpinan TNI akan menyingkir ke luar kota untuk melaksanakan perang gerilya dengan membentuk wilayah komando di Jawa dan Sumatera

Agresi militer Belanda kedua ini mengundang reaksi dan kecaman dari dunia internasional. Belanda dinilai selalu mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia. Belanda pun dianggap tidak menghormati setiap persetujuan yang dibuatnya. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB mulai membicarakan agresi Belanda ini. Dalam pertemuan tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memerintahkan penghentian semua operasi militer Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya tentara RI. Selain mendapat tekanan dari DK PBB, aksi militer Belanda kedua ini ternyata tidak didukung negara-negara boneka ciptaannya. NIT dan Negara Pasundan mencela serta memprotes agresi militer Belanda itu. Demikian juga Amerika Serikat yang secara positif telah mengubah pandangan atas Indonesia, segera memberikan tekanan politik kepada Belanda. Amerika Serikat mengancam tidak akan memberikan bantuan dana dari program Marshall Plan kepada Belanda. Akibat terus menerus mendapatkan tekanan politik dari dunia internasional dan semakin besarnya kemampuan pasukan RI melancarkan serangan gerilya, akhirnya Belanda menerima resolusi yang diajukan DK PBB. Resolusi PBB itu telah mengakhiri aksi Belanda dalam agresi militer kedua Belanda.

Perjuangan Rakyat dan Pemerintah untuk Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Sejak Belanda datang lagi, rakyat dan pemerintah Indonesia sudah menduga niat negara tersebut akan menjajah lagi. Oleh karena itu bangsa Indonesia terpanggil untuk mempertahankan kedaulatan negara. Perang mempertahankan kemerdekaan tersebut tidak saja melibatkan tentara, tetapi seluruh rakyat dan pemerintahan di berbagai daerah.

Gerilya Melawan Agresi Militer Belanda

Secara resmi pasukan sekutu untuk pertama kalinya mendarat di Indonesia pada 29 September 1945. Sebulan berikutnya tentata Belanda memasuki Indoneseia dengan sasaran pertama Pulau We di ujung utara Pulau Sumatera. Kedatangan sekutu yang semula disambut dengan sikap terbuka oleh pihak Indonesia, akhirnya dicurigai dan kemudian dimusuhi. Hal ini disebabkan sekutu ternyata mendukung Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Seikap permusuhan itu semakin menguat manakala sekutu dan Belanda melakukan provokasi dan teror terhadap para pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia. Selanjutnya kedua pihak terlibat pertempuran di berbagai daerah Indonesia seperti di Surabaya, Bandung dan Medan.

Pihak sekutu lambat laun menyadari bahwa pertempuran dengan bangsa Indonesia tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu sekutu mengajak Belanda mengakhiri perang dan mengadakan perundingan gencatan senjata. Rencana penghentian permusuhan tercapai setelah sekutu, Belanda dan Indonesia melakukan perundingan Linggarjati pada 10-15 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. pihak Indonesia tidak sepenuhnya mempercayai hasil perundingan Linggarjati sebab daerah-daerah yang dikosongkan Inggris diganti oleh tentara Belanda. Para pemimpin Indonesia meyakini, Belanda tidak lama lagi akan melancarkan serangan berikutnya. Karena itulah panglima Soedirman dan jendral Oerip Soemohardjo menginstruksikan kepada tentara Indonesia untuk mempertahankan kubu-kubu disekitar kantong-kantong yang diduduki Belanda. Dugaan pemimpin Indonesia ternyata benar. Pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer pertama ke daerah-daerah di Sumatera dan Jawa. Serangan gencar Belanda membuat pasukan Indonesia menjadi terpencar-pencar tanpa koordinasi. Ditambah lagi persenjataan tentara Indonesia terlalu ringan untuk menghadapi persenjataan tentara Belanda. Dalam kondisi demikian para pemimpin tentara Indonesia memilih taktik gerilya dalam upaya memenangkan peperangan. Perang gerilya merupakan bentuk perang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang. Perang gerilya bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri yaitu: menghindari perang terbuka, menyerang musuh secara tiba-tiba, menghilang ditengah hutan atau kegelapan malam, dan menyamar sebagai rakyat biasa.

Memasuki akhri tahun 1947 tentara Indonesia yang bergerilya mulai terorganisir dan memiliki komando gerilya yang dinamis. Akibatnya Belanda menjadi kesulitan untuk menggempur tentara Indonesia. Setiap sasaran yang diserang Belanda, banyak yang telah kosong, namun pada saat yang tidak disangka-sangka tentara Indonesia menyerang kedudukan Belanda dengan cepat. Saat Belanda kembali melancarkan serangan, kubu pertahanan tentara Indonesia telah kosong, sehingga Belanda hanya dapat menguasai kota-kota besar dan jalan raya saja. Sementara itu tokoh-tokoh Indonesia berjuang melalui jalur diplomasi untuk menarik dukungan internasional. Hasilnya DK PBB memerintahkan penghentian tembak-menembak sejak 1 Agustus 1947, disusul dengan pengiriman komisi jasa baik atau KTN untuk mencari penyelesaian damai. Sebagai misi damai PBB, KTN kemudian berhasil membawa kedua pihak yang bertikai ke meja perundingan. Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda melakukan perundingan di kapal USS Renville dibawah pengawasan KTN. Hasil keputusan Renville memang tidak memuaskan kedua belah pihak, tetapi perundingan tersebut telah menghentikan peperangan. Demi mentaati hasil persetujuan Renville, tentara Indonesia harus meninggalkan dan mengosongkan daerah gerilya yang cukup luas. Sejak 1 Februari 1948 pasukan TNI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera mulai melakukan hijrah ke pusat pemerintahan RI di Yogyakarta. Kosongnya tentara di daerah-daerah gerilya tersebut ternyata dimanfaatkan sekelompok organisasi bangsa Indonesia untuk merebut kekuasaan dan mendirikan negara sendiri. Di Jawa Barat muncul DI/TII, di Jawa Timur muncul PKI, akibatnya perhatian tentara Indonesia terpecah menghadapi dua musuh sekaligus.

Genjatan senjata yang diberlakukan sejak perundingan Renville, pada satu sisi dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi pasukan, tetapi dilain sisi, pelaksanaan hijrah menimbulkan persoalan baru yaitu membengkaknya kebutuhan sandang pangan dan persenjataan. Selain itu pengalaman perang pada masa agresi militer pertama telah memperlihatkan bahwa angkatan perang RI kurang efektif dan kurang terkendali. Oleh karena itu, para pemimpin RI melakukan rekonstruksi (penyusunan kembali) dan rasionalisasi (penghematan biaya dan efektivitas pekerjaan) yang kemudian dikenal dengan “Re – Ra” besar-besaran. Adapun penyelenggaraan rekonstruksi dan rasionalisasi ini adalah sebagai berikut:

- Merampingkan jumlah kekuatan tentara untuk memperoleh angkatan perang efektif dan terkendali

- Pengelompokkan ulang divisi-divisi yang ada karena terdapat beberapa divisi lama yang sebenarnya sudah tidak ada lagi

- Menciptakan hubungan yang lebih erat antara TNI dan rakyat

Berkat pengalaman yang diperoleh selama menghadapi agresi militer Belanda pertama, panglima tentara dan teritorium Jawa kolonel AH. Nasution memandang perlu mengeluarkan konsepsi pertahanan yang dituangkan dalam surat perintah siasat perang No.1 tanggal 9 Nopember 1948 yang berisi:

- Memberikan kebebasan kepada setiap komandan untuk melakukan serangan terhadap posisi militer Belanda

- Memerintahkan kepada setiap komandan untuk membentuk kantong-kantong pertahanan

- Memerintahkan agar semua kesatuan TNI yang berasal dari daerah pendudukan untuk segera meninggalkan Yogyakarta dan kembali ke daerahnya masing-masing, jika Belanda menyerang Yogyakarta, pertahanan daerah Yogyakarta dan sekitarnya diserahkan sepenuhnya kepada pasukan TNI Brigade 10.

Pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua. Panglima besar Jendral Soedirman memerintahkan tentara ke luar kota untuk bergerilya kembali. Soedirman memutuskan untuk memimpin gerilya sekalipun waktu itu sedang sakit berat (TBC). Dalam keadaan kesehatan yang makin menurun dan terpaksa harus ditandu, jendral Soedirman menjelajahi wilayah gerilya di daerah selatan Yogyakarta, Karisidenan Surakarta, Madiun dan Kediri. Dengan semakin dipertajamnya perang gerilya, tentara Indonesia mulai memegang inisiatif pertempuran. Belanda menjadi terdesak dan barisan pertahanannya banyak yang hancur. Dalam keadaam demikian dunia internasional semakin gencar mengecam Belanda, sehingga negeri itu bersedia mengadakan perundingan dengan Indonesia. Ketika perundingan tengah berlangsung pada 1 Mei 1949 Soedirman mengeluarkan amanat kepada para komandan kesatuan agar tidak turut memikirkan perundingan Roem – Royen. Menurut Soedirman, hal itu akan merugikan pertahanan dan perjuangan. Selain itu ia juga menyerukan agar tetap waspada meskipun perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan. Dugaan TNI terhadap kemungkinan terjadinya serangan Belanda tidak meleset. Pasukan Belanda yang dipindahkan dari Yogyakarta ke Surakarta ternyata melakukan tekanan-tekanan militer ke daerah yang baru ditempatinya. Oleh karena itu TNI memerintahkan penyerangan terhadap objek-objek penting di Surakarta. Di tempat-tempat lain pun perlawanan gerilya terus berlangsung tanpa terpengaruh oleh hasil perundingan. Dari hari ke hari kedudukan Belanda semakin terjepit. Kota Yogyakarta sepenuhnya telah dikosongkan Belanda pada 29 Juni 1949. sejak saat itu TNI mulai memasuki kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Moh. Hatta yang ditawan kembali ke Yogyakarta pada 6 juli 1949. panglima Besar Soedirman tiba pada 10 Juli 1949. kembalinya para pemimpin RI ke Ibu kota Yogyakarta menunjukkan kemenangan luar biasa bagi Indonesia di kancah diplomasi.

Pemerintahan RI kembali kepada keadaan semula. Pemeritahan Darurat RI (PDRI) lantas mengadakan pertemuan dengan para pemimpin RI di Jakarta pada 13 Juli 1949. pertemuan ini menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- PDRI menyerahkan keputusan mengenai persetujuan Roem – Royen kepada kabinet, badan pekerja KNIP dan pimpinan angkatan perang

- Mr. Syarifudin Prawiranegara selaku presiden PDRI menyerahkan kekuasaan sementaranya kepada wakil presiden Moh. Hatta

Selanjutnya pada 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Keesokan harinya Soekarno terpilih menjadi presiden RIS. Pada 20 Desember 1949, Moh. Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Adapun pemangku jabatan presiden RI yang terpilih adalah Mr. Asaat (mantan ketua KNIP) yang dilantik pada 27 Desember 1949. pada 23 Desember 1949 delegasi RIS dipimpin Moh Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan ini dilakukan bersama yaitu di Indonesia dan Belanda pada 27 Desember 1949. dengan demikian sejak saat itu RIS menjadi negara merdeka dan berdaulat serta mendapat pengakuan internasional.

Serangan Umum 1 Maret 1949

Salah satu penggalan penting perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua adalah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. aksi serangan yang dilancarkan TNI dan rakyat (republikein) berawal dari keinginan menepis anggapan dunia internasional yang menyatakan bahwa pemerintah RI sudah tidak ada. Sebulan setelah Belanda melakukan agresi militer kedua, tentara RI berhasil membenahi pasukan di berbagai sektor pertempuran. Mulai saat itu tentara RI dapat melancarkan pukulan terhadap Belanda. Sasaran utama penyerangan pasukan RI adalah garis-garis komunikasi konvoi Belanda. Dalam perjuangan itu, peranan para lurah tidak kalah penting. Mereka ikut menggerakan rakyat di daerahnya untuk membantu TNI. Menghadapi hal itu, Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan antarkota yang didudukinya. Kekuatan Belanda kemudian menjadi terpencar pada ribuan pos diseluruh daerah medan gerilya TNI, sehingga memudahkan penyerangan. Puncak serangan TNI dilaksanakan pada 1 Maret 1949 yang terkenal dengan sebutan serangan umum. Inisiatif sernagan itu bermula dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mendengar kabar dari radio BBC, VoA dan ABC bahwa forum DK PBB akan membicarakan masalah Indonesia pada bulan Maret 1949. atas dasar itu, ia berpendapat bahwa pihak RI perlu membuat kejutan yang mampu membuka pandangan dunia terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengkubowono IX mengirim surat kepada Soedirman untuk meminta ijin agar diadakan serangan umum. Sebagai balasan Soedirman mengatakan agar Sri Sultan berhubungan langsung dengan letkol Soeharto (komandan brigade 10 daerah perlawanan – wehrkreise III di Yogyakarta). Kedua tokoh tersebut sepakat menyusun rencana serangan umum atas kedudukan Belanda di Yogyakarta yang pada saat itu berada di bawah pimpinan kolonel Van Langen.

Untuk mempermudah koordinasi penyerangan, wilayah serangan dibagi dalam lima sektor yaitu:

- Sektor barat dipimpin oleh letkol Ventje Sumual

- Sektor selatan dan timur dipimpin oleh mayor Sarjono

- Sektor utara dipimpin oleh mayor Kusno

- Sektor kota dipimpin oleh letnan Amir Murtono dan Letnan Marsudi

Serangan umum dilancarkan pada jam 06.00 bersamaan dengan dibunyikannya sirene sebagai tanda jam malam berakhir. Belanda terkejut dan kewalahan menghadapi serangan mendadak di pagi hari itu. Mereka tidak sempat melakukan koordinasi dengan baik. Apalagi alat komunikasi telah banyak disabotase oleh tentara Indonesia. Dalam waktu singkat tentara Indonesia berhasil memukul mundur semua posisi militer Belanda. Selama enam jam Yogyakarta dikuasai oleh tentara Indonesia. Keesokan harinya, peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini dilaporkan oleh R.Sumardi ke pemerintah PDRI di Bukittinggi melalui radiogram kemudian diteruskan kepada AA Maramis (diplomat RI di New Delhi India) dan LN Palar (diplomat RI di New York Amerika). Peristiwa ini disiarkan pula ke luar negeri melalui pemancar radio di Wonosobo. Meskipun pemancar radio memang berhasil dirusak Belanda, tetapi berita serangan itu terlanjur disebarluaskan ke luar negeri. Serangan umum 1 Maret 1949 memiliki arti penting bagi perjuangan mempertahankan kedaulatan RI, meskipun serangan itu hanya mampu menguasai Yogyakarta sekitar 6 jam, namun memiliki dampat cukup besar yaitu :

- Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI dan TNI masih ada

- Mendukung perjuangan diplomasi pemerintah RI di forum PBB

- Mendorong terjadinya perubahan sikap Amerika yang berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan RI

- Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya

- Mematahkan moral dan semangat pasukan Belanda

Pengaruh Konflik Indonesia-Belanda terhadap Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sejak merdeka, bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Maraknya kekacauan yang diciptakan sekutu dan NICA telah mempengaruhi eksistensi NKRI yang baru lahir. Kondisi geopolitik yang terbentuk sebagai dampak konflik Indonesia-Belanda antara lain adalah mulai adanya pengakuan wilayah de facto RI oleh dunia internasional kendati tidak seluas yang diharapkan. Kemudian lahirnya PDRI setelah sejumlah pimpinan pemerintahan RI ditangkap dan ditawan Belanda dan lahirnya negara-negara bentukan Belanda dan rencana mewujudkan negara serikat. Dalam kondisi seperti itu muncul kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha memanfaatkan situasi kritis bangsa dengan menimbulkan kerusuhan yaitu pembrontakan PKI di Madium dan gerakan separatis DI/TII di Jawa Barat.

Wilayah RI Pasca Kedatangan Sekutu dan NICA

Beberapa hari sebelum kemerdekaan terjadi, BPUPKI telah merencanakan dan menentukan wilayah yang akan menjadi bagian negara Republik Indonesia, yakni semua bekas wilayah Hindia Belanda. Tiga hari berselang setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengesahkan wilayah RI yang terbagi dalam delapan propinsi, akan tetapi wilayah RI yang dipublikasikan pada 17 Agustus 1945 kepada dunia internasional baru mendapat pengakuan pada tahun 1947.

Bangsa Indonesia berusaha sekuat tenaga memperjuangkan pengakuan de facto dan de jure atas negaranya. Namun cita-cita itu terganjal oleh kehadiran Belanda yang berkeinginan menguasai kembali Indonesia. Keadaan ini diperparah oleh kekacauan yang ditimbulkan bangsa Indonesia sendiri yakni PKI dan DI/TII. Sejak penandatanganan persetujuan Linggarjati, wilayah de facto RI hanya terdiri atas Jawa, Madura dan Sumatera. Bangsa Indonesia terpaksa menerima kenyataan itu daripada tidak mendapatkan sama sekali pengakuan dunia. Negara-negara yang tercatat mengakui kekuasaan de facto RI tersebut adalah Inggris (31 Maret 1947), AS (17 April 1947), Mesir ( 11 Juni 1947), Libanon (29 Juni 1947), Suriah dan Irak (2 Juli 1947), Afganistan (23 September 1947), Birma/Myanmar (23 September 1947), Saudi Arabia (24 November 1947), Yaman (3 Mei 1948) dan Rusia (26 Mei 1948).

Meskipun pertikaian Indonesia-Belanda dapat diakhiri, namun hasil perundingan Renville telah membuat wilayah RI semakin sempit (sebagian Pulau Sumatera dan sebagian kecil Pulau Jawa) dan terkurung pendudukan Belanda. Sementara Belanda menguasai Negara Sumatera Timur (NST) dan di Jawa RI hanya menguasai Yogyakarta dan separuh wilayah Jawa Barat bagian barat.

Lahirnya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Agresi militer Belanda kedua dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948 dengan tujuan menyerang Ibu kota RI di Yogyakarta. Presiden dan wakil presiden di tawan Belanda. Sebelum terjadi aksi penangkapan pemerintah RI melakukan sidang darurat yang salah satu keputusannya memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran (Mr. Syafruddin Prawiranegara) untuk membentuk PDRI di Sumatera. Untuk menjaga kemungkinan gagalnya pembentukan PDRI, Menlu H. Agus Salim mengirim mandat kepada Mr. AA Maramis , LN Palar dan Dr. Sudarsono yang berada di India untuk membentuk pemerintahan pengasingan di New Delhi India. Mr. Syafruddin Prawiranegara mengumumkan berdirinya PDRI pada 22 Desember 1948 yang berkedudukan di Bukittinggi.

Lahirnya Negara-negara Bentukan Belanda

Penyelenggaraan Konferensi Malino (Sulawesi Selatan) pada 15 Juli 1946 diprakarsai HJ. Van Mook untuk membentuk negara-negara boneka yang bertujuan untuk memperlemah RI. Negara-negara boneka tersebut antara lain adalah: NIT (Negara Indonesia Timur), Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur (NST), Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, Kalbar, Kaltim, Dayak Besar, Banjar, Kalteng, Bangka, Belitung, Kepri dan Jawa Tengah.

Negara-negara tersebut tergabung dalam Negara Indonesia Serikat dan Belanda menciptakan pemerintahan federal yang didukung oleh suatu badan permusyawaratan federal (BFO-Bijeenkomst voor Federal Overleg) diketuai oleh Sultan Hamid II.

Aktivitas Diplomasi untuk Mempertahankan Kemerdekaan

Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947)

Kedatangan Sekutu dan Belanda (NICA) ke Indonesia mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia baik melalui perjuangan bersenjata (gerilya) dan melalui diplomasi (untuk memperoleh dukungan dunia internasional). Setelah setahun, Inggris kemudian berusaha mempertemukan Indonesia – Belanda untuk berunding pada 20 – 30 September 1946 di Jakarta, namun genjatan senjata ini gagal. Kemudian 7 Oktober 1946 Lord Killearn berhasil mempertemukan PM Sutan Syahrir dan Prof Schermernorn untuk berunding. Hasilnya : genjatan senjata antara Indonesia, Belanda dan Inggris, dibentuk komisi bersama genjata senjata untuk mengawasi pelaksanaan genjatan senjata. Sebagai kelanjutan perundingan tersebut pada 10 – 15 Nopember 1946 dilangsungkan perundingan di Linggarjati yang isinya:

- Belanda mengakui de facto RI dengan wilayah kekuasaan Sumatera, Jawa dan Madura

- RI dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama RIS yang salah satu bagiannya adalah RI

- RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya

Perundingan Linggarjati ditandatangani wakil Indonesia ( Sutan Syahrir, M. Roem, Soesanto T, AK Gani) dan wakil Belanda ( Schermerhorn, Van Mook, Van Poll) di Rijswijk (Istana Merdeka) pada 25 Maret 1947.

Di dalam negeri Perundingan Linggarjati disikapi pro dan kontra, pihak pro merasa puas karena kedaulatan Indonesia telah diakui oleh dunia internasional dan untuk melakukan konsolidasi militer. Sedangkan yang kontra tetap ingin agar Belanda mengakui RI secara utuh. Pro dan kontra ini menyebabkan kabinet Syahrir jatuh dan diganti oleh Amir Syarifuddin.

Perjanjian Renville (17 Januari 1948)

Perjanjian Renville merupakan misi dari PBB ( KTN) untuk penyelesaian damai antara Indonesia – Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal USS Renville milik Amerika pada 8 Desember 1947, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda oleh R Abdulkadir Wijoyoatmojo. Pada 17 Januari 1948 Perjanjian Renville di tandatangani dengan isi :

- Disetujuinya pelaksanaan genjatan senjata

- Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah RI dan daerah pendudukan Belanda

- TNI harus ditarik mundur dari daerah kantong di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur ke daerah RI di Yogyakarta

Perjanjian Renville mendapat reaksi keras dari tokoh RI, karena posisi Indonesia semakin sulit berada di tengah-tengah wilayah kekuasaan pendudukan Belanda, sehingga kabinet Amir Syarifuddin jatuh.

Perundingan Roem – Royen (7 Mei 1949)

Akibat agresi militer Belanda II pada 17 April 1949 PBB melalui UNCI (Merle Cochran) memprakarsai perundingan dengan wakil dari Indonesia M. Roem, M. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX dan wakil Belanda Van Royen. 7 Mei 1949 tercapai kesepakatan Roem – Royen antara lain :

- Indonesia mengeluarkan perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya

- Indonesia Bekerja sama mengembalikan perdamaian, ketertiban dan keamanan

- Indonesia Ikut serta dalam KMB di Den Haag dalam upaya mempercepat penyerahan kekuasaan dan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap tanpa syarat

- Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta

- Belanda menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik

- Belanda tidak akan mendirikan negara-negara di daerah yang dikuasai RI dan tidak akan memperluas negara atau daerah dengan merugikan pihak RI

- Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat

- Belanda sungguh-sungguh menyelenggarakan KMB

Konferensi Inter Indonesia (19 Juli 1949)

Sebelum KMB dilaksanakan, RI melakukan pendekatan politik dengan BFO, tujuannya agar RI dan BFO bekerja sama memadukan kekuatan nasional menghadapi Belanda. Dilaksanakan konferensi Inter Indonesia pada 19 – 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli – 2 Agustus 1949 di Jakarta yang berisi :

- BFO mengakui bahwa NIS akan menerima kedaulatan dari Belanda dan RI

- Menyetujui pembentukan Komite Persiapan Nasional yang terdiri dari RI dan BFO yang bertujuan mengkoordinasikan seluruh persiapan dan kegiatan selama dan sesudah KMB serta sebagai lembaga pusat yang menjamin hubungan RI dengan BFO

- Negara bagian tidak akan memiliki tentara yang terpisah-pisah

- BFO mendukung tuntutan RI supaya penyerahan kedaulatan menjadi nyata, tanpa syarat, tanda ikatan politik dan ekonomi

Konferensi Meja Bundar (KMB)

KMB dilaksanakan pada 23 Agustus – 2 Nopember 1949 di Den Haag Belanda. KMB dipimpin oleh Dr. Willem Drees dengan Indonesia diwakili oleh M. Hatta, BFO oleh Sultan Hamid II dan Belanda oleh Van Maarseveen, UNCI (United Nations Commisions for Indonesia) oleh Chritchley.

Persoalan yang sulit dalam KMB adalah: masalah Uni Indonesia – Belanda, Indonesia menginginkan uni yang sifatnya hanya kerjasama bebas, sedangkan Belanda menginginkan yang bersifat permanen. Dan utang Hindia Belanda, Indonesia mengakui utang Hindia Belanda sampai pada menyerahnya Belanda kepada Jepang, sedangkan Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai dengan berlangsungnya konferensi.

Hasil perundingan KMB antara lain :

- Belanda akan mengakui kedaulatan RIS pada akhir Desember 1949

- Status Irian Barat akan ditunda setahun sesudah pengakuan kedaulatan

- Dibentuk uni Indonesia – Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat

- RIS harus membayar semua utang Belanda sejak 1942

- Pasukan Belanda akan dipulangkan, KNIL akan dibubarkan dan bekas KNIL diperbolehkan menjadi Angkatan Perang RIS

Diplomasi Indonesia Menarik Dukungan Internasional

Diplomasi untuk menarik dukungan internasional dilakukan Indonesia melalui dua cara:

- Diplomasi para pemimpin Indonesia dalam sidang-sidang PBB

- Diplomasi menarik dukungan negara-negara lain agar turut memperjuangkan Indonesia dalam sidang-sidang PBB

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menarik dukungan internasional antara lain :

- Indonesia membantu Australia dalam menyelidiki pembunuhan perwira Australia oleh tentara Jepang di Bogor pada April 1946

- Indonesia memberi bantuan pangan kepada rakyat India yang sedang dilanda kelaparan

- Indonesia menjalin hubungan erat dengan negara Mesir dan negara yang tergabung dalam Liga Arab

Peran Dunia Internasional dalam Konflik Indonesia – Belanda

Peranan Komisi Tiga Negara (KTN)

Agresi militer I Belanda medatangkan reaksi keras dari dunia, wakil India dan Australia di PBB mengajukan resolusi agar persoalan Indonesia di bahas dalam DK PBB. PBB kemudian membentuk KTN yang terdiri atas : Australia wakil Indonesia (Richard Kirby), Belgia wakil Belanda (Paul Van Zeeland) dan Amerika Serikat (Frank Graham) dipilih Australia dan Belgia sebagai penengah. KTN kemudian dilanjutkan dengan perundingan Renville

Peran UNCI (United Nations Commisions for Indonesia)

Mempunyai peran dan tugas :

- Membantu kelancaran perundingan Indonesia – Belanda

- Mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI

- Mengamati plebisit di daerah-daerah RI yang dikuasai Belanda

- Berhak mengajukan berbagai saran atau usul yang membantu tercapainya perdamaian Indonesia – Belanda

Peran UNCI dilanjutkan dengan memprakarsai perundingan Roem – Royen.

Berakhirnya Konflik Indonesia – Belanda

Secara de jure Belanda terpaksa harus mengakui kedaulatan RI dan harus keluar dari Indonesia pada akhir Desember 1949, faktor-faktor pendorongnya adalah :

- Boikot ekonomi dari Negara-negara di Asia

- Tekanan politis dan keuangan dari Amerika Serikat

- Mundurnya dua tokoh penting Belanda

- Angakatan perang Belanda menuju kekalahan

- Negara ciptaan Belanda berubah haluan

- Penandatanganan kedaulatan RIS pada 27 Desember 1949